Kemiskinan di Indonesia menjadi permasalahan yang tak ada ujungnya bagi negara kita. Anak-anak putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan di perkotaan. Di pelosok desa masih banyak bangunan-bangunan sekolah yang tak layak untuk ditempati. Gedung tanpa atap, belajar di bawah pohon, sekolah bocor saat hujan, seolah menjadi pemandangan yang sudah sangat wajar bagi masyarakat pedesaan.
Kehidupan masyrakat miskin bukan lagi jadi permasalahan pemerintah. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihar oleh negara, semua jadi sekedar retorika Undang-Undang. Kenyataannya, gepeng masih merajarela di kota-kota besar, seperti jakarta dan jogja sekalipun. Banyak daerah-daerah pinggiran sungai dan dibawah jembatan beralih fungsi lahan menjadi pemukiman kumuh. Di belakang gedung-gedung bertingkat masih ada bangunan mentereng dari kardus-kardus bekas berdiri megah.
Melihat fisik negera yang telah rusak sebelah seperti itu, seharusnya pemerintah dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, tidak serta merta melupakan lagu-lagu rakyat kecil. Mereka seolah kebingungan membelanjakan uang rakyat yang melimpah dengan hutang-hutang luar negeri. Kalender yang baru, perbaikan toilet, hingga perbaikan ruang rapat mereka sepakati dengan mudah keputusan-keputusan itu. Tapi ketika kita menilik kebijakan pemerintah terkait perbaikan fasilitas pendidikan dipelosok desa, sampai saat ini masih menjadi sebuah rancangan.
Fasilitas Gedung DPR santer untuk diperbaiki demi kenyamanan anggotanya, tetapi perbaikan kinerja anggota DPR yang terhormat demi kenyamanan rakyat tak urung jua diperbaiki. 1,3 miliar untuk pengadaan kalender, bukankah akan lebih bermanfaat kalau dana 1,3 miliar itu digunakan untuk pengadaan buku pelajaran di perpustkaan keliling, pasti armada mobil cerdas akan ditambah armadanya dan anak-anak akan semakin rajin membaca. Pembaikan toilet hingga 2 miliar, bukankan hasil buangan anggota DPR yang terhormat dengan rakyat yang berak di sungai juga mengeluarkan feses yang sama. Apa salahnya dana perbaikan toilet gedung difungsikan saja untuk membuat wc umum yang lebih bersih dan sehat di lingkungan masyarakat, pasti akan lebih berasa mewahnya bagi masyarakat.
Apa daya tangan tak sampai. Ketika semua tinggal pelaksanaan dari orang-orang yang berwenang membuat, mengatur, dan melaksanakan Undang Undang, kita sebagai rakyat Indonesia hanya bisa berdo’a agar semua fasilitas terbaik yang diberikan rakyat untuk pemerintah akan sebanding dengan kinerja pemerintah dalam memperbaiki taraf hidup rakyat miskin khususnya. Janganlah terlena dengan fasilitas dari rakyat. Ingatlah kemewahan tidak akan bertahan lama, jadi kepada para anggota Dewan yang terhormat manfaatkan selagi masih menjadi anggota DPR dengan sebaik-baiknya, marilah bersama kita membuat negara ini besar bukan karena perut pejabat saja yang besar tetapi dari karya-karya besar dari wakil-wakil rakyat untuk Indonesia yang lebih baik.
